Artikel

Rea P Bangun

STOP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

YAK/PARPEM GBKP | Kamis, 24 November 2016 - 16:53:40 WIB | dibaca: 873 pembaca

Kejahatan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan kriminal yang begitu umum didalam masyarakat, Kendati mendapat perhatian, masih banyak masyarakat memandang sebelah mata permasalahan kekerasan yang kerap terjadi (gambar: abpworldgroup.com)

YAKGBKP-PARPEM.OR.ID – Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak secara mendasar yang dimiliki pada setiap warga negara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap manusia. HAM pada dasarnya melekat pada manusia sejak, bahkan sebelum sesorang dilahirkan (didalam kandungan). HAM juga menjadi salah satu inidikator yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya dan membuktikan kesamaan dan kesederajatan manusia di mata Tuhan.

Dalam kenyataannya, masih banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi, mulai dari menggunakan hak tanpa batas hingga mencederai bahkan menghilangkan hak dasar orang lain. Bukan kasus baru pelanggaran hak ini terjadi khususnya di negara Indonesia. Perempuan dan anak merupakan korban paling besar atas tindakan pelanggaran ini.

Negara Indonesia telah membuat aturan hukum untuk perlindungan HAM  yang tertuang didalam Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan secara khusus pemerintah telah membuat lembaga yang menjamin hak warga negara, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun bukan berarti tindakan pelanggaran atas HAM bisa diminimalisir begitu saja. Dalam Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2016, dimuat temuan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2015 sebesar 321.752 bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.353 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 dan terlepas dari itu, ada sejumlah 1.099 kasus yang langsung diadukan ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan  Untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban. Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, kasus pembunuhan anak, Angeline (8 tahun)  yang ditemukan tewas pada 10 Juni 2015 yang lalu yang  dilakukan oleh orang tua angkatnya sendiri sontak membuka mata publik akan masih banyaknya kasus yang mencederai HAM.

Banyaknya kasus yang terjadi kembali mengingatkan pentingnya payung hukum yang tegas dan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara ketat dan kontinuitas. Tidak kalah penting, masyarakat harus ikut andil dalam pengawasan terhadap pelanggaran HAM, mulai dari  sosialisasi di lingkungan masyarakat, mengajar dan mengarahkan anak didik di sekolah dan tentunya didalam lingkungan keluarga, orang tua harus lebih dahulu memberi contoh yang baik dan tetap mengawasi kegiatan anggota keluarganya. Dengan demikian diharapkan mampu menanggulangi pelanggaran hak atas perempuan dan kejahatan terhadap anak sehingga melahirkan generasi penerus bangsa yang potensial dan menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan datang. (Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2016)










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)