Artikel

Rea P Bangun

Pemahaman aturan ITE, sepenting itukah ?

YAK/PARPEM GBKP | Selasa, 22 November 2016 - 15:08:54 WIB | dibaca: 696 pembaca

Pemerintah Kini memperkuat aturan hukum mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dengan merevisi Undang Undang No. 11 Tahun 2008. Revisi tersebut diharapkan mampu membatasi pelaku ITE dalam menggunakan haknya (Gambar : www.internet.net)

YAKGBKP-PARPEM.OR.ID–Dalam perkembangan globalisasi yang kian pesat, teknologi menjadi kebutuhan keseharian masyarakat. Setiap orang seakan tidak bisa jauh dari perangkat elektronik yang semakin hari semakin menjamur keberadaannya misalnya saja penggunaan internet, handphone, komputer, gadget, maupun barang elektronik lainnya. Tidak sampai sebatas itu, transaksi informasi bahkan transaksi keuangan bahkan dapat dilakukan dengan teknologi yang satu ini.

Sebagai hak warga negara, menggunakan dan mengakses teknologi informasi memang sah dan dijamin negara, namun bukan berarti setiap orang memiliki hak bebas tanpa batas. Namun faktanya, penggunaan teknologi kerap disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminal, mulai dari penipuan, mengedarkan bahan berbaya seperti narkoba hingga menyebar aksi teror melalui media elektoronik maupun media sosial.

Untuk itu, pemerintah berperan dalam menjaga dan mendukung perkembangan penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam struktur payung hukum perundang undangan agar penggunaanya sesuai dengan kaidah norma sosial, agama dan kebudayaan bangsa Indonesia.  Aturan hukum mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) termuat dalam Undang Undang No 11 tahun 2008 yang didalamnya telah dimuat beberapa aturan yang jelas. Dalam Pasal 5 (1) dikatakan “ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ”.

Untuk memperkuat Undang Undang No. 11 tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Revisi Undang Undang (RUU) ITE menjadi Undang undang pada rapat Paripurna yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu.

Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tersebut  terkait Pasal 27 ayat (3) yang kerap menjadi perdebatan, namun kini aturan hukumnya dibuat lebih jelas dan ketat. Adapun isi dari pasal tersebut tercantum dalam BAB VII merupakan perbuatan yang dilarang dengan bunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Dengan adanya aturan hukum yang telah dibuat, diharapkan dapat mengontrol perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi secara baik dan bijaksana. 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)