berita

Oleh : Altanta Tarigan, S.H.

Pelatihan Penyusunan PERDES di Desa Lingga Julu

YAK/PARPEM GBKP | Kamis, 29 Juni 2017 - 15:44:58 WIB | dibaca: 184 pembaca

YAKGBKP-PARPEM.OR.ID         Pelatihan penyusunan PERDES kembali dilaksanakan di salah satu desa tepatnya di Desa Lingga Julu (21-22/06). Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintahan Desa tentu bersama dengan seluruh masyarakat desa dengan tujuan akhir kesejahteraan dan pengentasan kemisikinan.Pelatihan Penyusunan PERDES ini dibuka oleh Perangkat Desa/Sekdes sekaligus ketua CU Lingga Julu, Saul Surbakti.

Dalam kegiatan ini, fasilitator memberikan gambaran umum UU Desa secara singkat, dimana perangkat desa harus menjalankan tugasnya dengan memegang 3 poin penting dalam mewujudkan desa sejahtera, antara lain :

1. Partisipatif, setiap perencanaan desa harus melibatkan unsur masyarakat dan tokoh masyarakat.

2. Transparansi. Keuangan Desa baik yang masuk maupun uang yang keluar dalam melaksanakan perencanaan harus diketahui semua masyarakat dan tidak ditutup tutupi.

3. Akuntabel. Semua pelaksana mengelola pembangunan infrastruktur dan operasional dengan memiliki pertanggung jawaban.

Sedangkan peran masyarakat dalam menciptakan desa sejahtera antara lain :

1. Perencanaan. Dalam hal ini masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan desa.

2. Pelaksanaan. Masyarakat juga ikut dalam kegiatan pembangunan, seperti gotong royong. Selain itu, para pekerja pembangunan desa juga diprioritaskan merupakan warga setempat.

3. Pengawasan. Masyarakat turut mengawasi seluruh kegiatan PEMDES, baik pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun operasionalnya.

Selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), dan bagaimana penyusunannya. Fasilitator menerangkan bahwa penyusunan RPJMDes disusun dengan menggunakan 3 alat penyusun antara lain :

1. Sketsa Dusun/Desa

2. Diagram Kelembagaan

3. Kalender Musim

Fasilitator kemudian membawa topik penyusunan Peraturan Desa. Dalam pembuatan PERDES, harus disepakati BPD. Kedudukan BPD adalah menyepakati bersama Kepala Desa dalam pembuatan PERDES. Dasar Hukum Penyusunan PERDES antara lain :

a. Undang Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan

b. Undang – undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

c. Peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

 

Diharapkan dari pelatihan ini, Pemerintahan Desa bersama masyarakat Desa Lingga Julu bersama sama secara aktif dan partisipatif menjalankan perannya masing masing dengan penuh tanggung jawab untuk membangun desa dengan lebih baik lagi.










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)