berita

Korporasi Lembaga Petani

YAK/PARPEM GBKP | Jumat, 27 Oktober 2017 - 15:25:32 WIB | dibaca: 33 pembaca

Korporasi kelembagaan petani kini menjadi salah satu program yang pemerintah dorong untuk meningkatkan posisi tawar petani. Bahkan Presiden RI, Joko Widodo berkali-kali mengungkapkan rencana tersebut.

Pertama kali orang nomor satu di Indonesia ini mengungkapkan niat membentuk korporasi petani saat rapat terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, beberapa waktu lalu. Hal itu kembali ditegaskan saat berkunjung ke Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga.

“Saat ini petani tidak lagi hanya menanam dan memanen. Bila hanya itu, petani hanya kebagian capek dan lelah saja, sedang yang untung pedagang bakul hingga pedagang besar dan tengkulak,” tuturnya. Petani menurut Jokowi, harus memiliki lima hal yaitu, Berkelompok, BerKoperasi, Membangun Korporasi (Usaha Bisnis), Memiliki Sarana Usaha Pasca Panen dan Divisi Marketing. “Kita akan arahkan seperti itu agar petani sejahtera,” tegas Presiden.

Dengan korporasi petani, pemerintah memang berharap petani dapat mengubah pola kerja agar lebih modern. Petani nantinya tidak hanya sekedar berusaha di on farm, tapi juga off farm.

Konsep tersebut juga menjadi arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan diramu dalam bentuk penguatan kelembagaan di petani. “Korporasi ini dibentuk dari kelompok tani, gabungan kelompok tani hingga kelompok petani besar atau koperasi petani yang nantinya akan mendapat kepemilikan saham bersama dengan BUMN,” tuturnya.

Saat pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Amran mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sebanyak 25 kelompok petani untuk menjadi korporasi.

Rencanannya akan ada pilot projek korporasi. Setidaknya ada delapan kabupaten/kota di Jawa Barat yang bakal menjadi percontohan korporasi petani mulai dari Sumedang, Ciamis, Garut, Purwakarta, Tasikmalaya, Karawang, Cianjur dan Majalengka. Setelah Jawa Barat, pemerintah baru mengembangkan di Provinsi Jawa Timur dan Banten.

Adanya korporasi ini diharapkan bisa meningkatkan pendapatan para petani. Pasalnya biaya pengelolaan petani bisa turun hingga 40%. ”Kalau korporasi ini berjalan bisa buat benih sendiri, bisa olah tanah sendiri, lalu biaya pengolahan bisa turun 40%. Biaya tanam turun 40% karena kita gunakan mekanisasi. Kemudian mekanisasi dikelola dengan manager handal,” ungkap Amran.

Manajemen Ekonomi

Pemberdayaan petani memang masih menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Untuk menyelesaikan PR tersebut, pemerintah mendorong pengembangan korporasi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Momon Rusmono mengatakan, untuk membangun kelompok tani yang mandiri, setidaknya ada dua program utama yakni pemberdayaan dan regenerasi petani. Dalam program pemberdayaan petani, pemerintah melalui pendekatan kelompok, dari mulai kelompok tani, gabungan kelompok tani hingga kelompok ekonomi petani.

“Pemberdayaan petani ini adalah amanah UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani,” kata Momon saat membuka Bimbingan Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Bekasi, beberapa waktu lalu.

Dengan memperkuat kelembagaan petani melalui korporasi petani sangat diperlukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Bahkan Momon berharap, korporasi kelembagaan petani akan mengubah paradigma, dari sekedar mengolah lahan sawah, tapi manajemen usaha tani.

“Pendekatan yang kita lakukan adalah petani lebih maju, bukan hanya mengolah lahan, tapi juga manajemen. Jadi kelembagaan ekonomi petani adalah kelompok yang berorietasi usaha, boleh berbadan hukum atau tidak,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Surachman Suwardi mengatakan, pemerintah mendorong korporasi petani dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani (KEP). Hingga kini, kelembagaan ekonomi petani baru ada sebanyak 14.641 kelompok. ”Kita akan tumbuh kembangkan KEP tersebut. Dimana KEP yang sudah lebih mandiri akan kita akuisi kegiatan usahanya dengan BUMDes,” ujarnya.

 

Sumber : epaper tabloid sinar tani, 10 oktober 2017, 12:43 wib










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)